PELATIHAN JURNALIS INVESTIGASI

PELATIHAN JURNALIS INVESTIGASI

Jurnalis merupakan salah satu pejuang terdepan penegak pilar demokrasi, perlu mengambil peran bagaimana melakukan pengawasan  dan menyebarkan kebenaran dalam mendorong perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan untuk perbaikan taraf hidup  Masyarakat Adat di Papua.
 

Kasus pelanggaran kehutanan dan lingkungan saat ini menjadi pelanggaran   yang cukup serius di Indonesia. Menurut Ditjen Gakkum KLHK, di tahun 2017 terdapat 200 pengaduan kasus  sampai bulan Mei lalu,  telah tertangani hampir 95%, yaitu 75 selesai dan sisanya dalam proses. Selama tahun 2015-2017, tercatat kasus pembalakan liar sebanyak 7.090 m3, perambahan kawasan seluas kurang lebih 4,2 juta hektare (ha), dan peredaran tumbuhan dan satwa liar sebanyak 11.636 unit. Sebanyak 393 sanksi administrasi diterbitkan selama dua tahun ini, terdiri dari 189 surat peringatan, 23 teguran tertulis, 156 paksaan pemerintah, 21 pembekuan izin, dan 3 pencabutan izin.

Luas Papua 42 juta ha (21,7 %) dari luas Indonesia. Kontribusi Produk  Regional Bruto (PDRB) rata-rata 5 tahun terakhir hanya 2,04 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, bandingkan dengan Sulawesi Selatan yang luasnya hanya 3,23 % dari luas Indonesia memberikan kontribusi PDRB sebesar 2,32 % dari PDB Indonesia. Saat ini baru  dimanfaatkan sekitar 5 % dari potensi sumberdaya alam yang ada.

Kemiskinan di pedesaan Papua mencapai 60 %;  di dalam kawasan hutan mencapai 69,9 % yang miskin, di luar kawasan hutan 55 %. (Badan Pusat Statistik Tahun 2003 dari segi pendapatan merupakan daerah terbesar kedua).

Masyarakat adat Papua mengalami ketertinggalan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi. Otsus sebuah keberpihakan secara nasional terhadap masyarakat hukum adat. Pertanggungjawaban sektor kehutanan jelas di bawah UU Nomor 21 Tahun 2001 dan UUD 45 serta Perdasus No.21/2008 tentang pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, Perdasus Provinsi Papua No.22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan SDA Masyarakat Hukum Adat dan Perdasus Provinsi Papua No.23 Tahun 2008 tentang Hak ulayat MHA dan Hak Perorangan warga MHA atas tanah.

Atas dasar tersebut KIPRa Papua melalui program SETAPAK-2 tahun 2018 melaksanakan pelatihan investigasi untuk jurnalis lokal, mitra SETAPAK-2 dan perwakilan masyarakat adat Keerom di Jayapura. Untuk mencapai hasil yang optimal, KIPRa sebagai penyelenggara, mendatangkan trainer dari Tempo; Bagja Hidayat sebagai trainer sekaligus fasilitator dalam pelatihan, diskusi dan berbagi pengalamannya. Selain itu, didatangkan juga wartawan senior harian lokal “JUBI” untuk share pengalaman investigasinya di Papua dan narasumber  Ir. Marthen Kayoi, MM pensiunan kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua setelah menjabat selama kurang lebih delapan tahun untuk berbagi pengalamannya dalam proses perijinan pemanfaatan hasil hutan kayu dan kebijakan peredaran kayu di Papua.

Proses pelatihan ini dimulai dari pemilihan topik yang layak untuk dilakukan investigasi, kemudian bagaimana tahap-tahap melakukan investigasi, trik-trik atau cara-cara efektif melakukan investigasi dan lain-lain. Pelatihan dilaksanakan di Hotel Grand Abe Hotel  Kota-Jayapura.

Pelanggaran kehutanan terutama dalam pemanfaatan dan peredaran kayu pelanggaraan  di Papua saat ini tidak hanya melibatkan perorangan, tapi juga korporasi. Kejahatan di sektor ini meliputi ilegal logging, pencemaran lingkungan, perambahan kawasan hutan, dan korupsi. Sebagai Provinsi yang masih memiliki hutan kurang lebih 32 juta hektar, yang sangat luas dan menyimpan kekayaan keanekaragama hayati tinggi. Kasus pelanggaran kehutanan dan kejahatan lingkungan cenderung meningkat setiap tahun.

Seperti dilansir oleh harian Cenderawasih Pos dalam wawancaranya kepada kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua pada tanggal 24 Juli 2018 melalui unit kerja di Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura, ditemukan tumpukan kayu olahan ditengah hutan dalam bergai ukuran berjumlah kurang lebih 1.137 batang sudah diamankan oleh Dinas kehutanandan Konservasi Provinsi Papua dan akan diproses sesuai  hukum yang berlaku.

Pelanggaran kehutanan dan lingkungan hidup belum banyak diungkap karena memang sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak, padahal  kasus-kasus tersebut berdampak terhadap kerusakan lingkungan yang fatal serta mengakibatkan negara dan masyarakat dirugikan dalam  jangka panjang akibat.

Jurnalis sebagai awak media, merupakan pejuang garis depan penegak  demokrasi perlu mengambil peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kehutanan dan perusak lingkungan di sekitar mereka. Selain itu, jurnalis sebagai pekerja media dan ujung tombak pejuang demokrasi, memiliki posisi penting dalam memberi informasi yang akurat dan pemahaman terhadap perkembangan isu-isu serta pengetahuan yang penting dan up to date sehingga dapat mencerdaskan masyarakat.

Menurut Bagja Hidayat dari Tempo, Kerja wartawan investigasi ibarat seorang penyelidik yang tengah meneliti dan meluruskan berbagai kebohongan yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karenanya, wartawan investigasi membutuhkan waktu lebih lama untuk mengungkapkan satu masalah dan sangat selektif dan skeptis terhadap bahan berita resmi,meneliti dengan kritis setiap pendapat, catatan dan bocoran informasi, mereka tidak serta merta membenarkannya. Untuk mencapai hal tersebut, wartawan investigasi memerlukan pengetahuan fakta-fakta, rasa iba terhadap pembca, aksi public, melawan ketamakan, dan perbaikan sosial. (kusam)