Penilaian Kinerja KPHP Kabupaten Keerom menggunakan tools 2.0

Penilaian Kinerja KPHP Kabupaten Keerom menggunakan tools 2.0

kipra-papua.com - Konferensi Pers Penilaian Kinerja KPH Dengan Menggunakan K&I FWI Versi 2.0 Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Adil dan Lestari, Senin 18 Februari 2019, Pukul 09:35 - 13:00 Wit, di Ruang Dinas Kehutanan Provinsi Papua.
 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan ujung tombak nasib pengelolaan hutan di tingkat tapak di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konsepnya kehadiran KPH menggeser porsi dan peran negara dari forest administrator menjadi forest manager, sehingga penyelesaian urusan kehutanan tidak lagi sepenuhnya ditangani oleh pusat melainkan langsung di tingkat tapak.  KPH juga sebagai mandat  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan seharusnya mampu memberikan kepastian hukum bagi siapapun terutama melindungi hak-hak masyarakat adat/lokal, untuk memanfaatkan sekaligus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan.
 

Pengkampanye FWI Anggi Putra Prayoga menyampaikan, Selama periode November 2018 sampai Februari 2019, tim yang terdiri dari Forest Watch Indonesia, Universitas Mataram dan Yayasan KIPRa telah melaksanakan penilaian terhadap salah satu KPH di Papua, yaitu KPHP Keerom. KPHP Keerom sendiri dipilih karena representasi dari Provinsi Papua. Pelaksanaan penilaian ini di bagi kedalam  beberapa tahap mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, pengisian kertas kerja, tabulasi dan analisis data sampai pada tahap penyusunan laporan dan desiminasi kepada pihak-pihak yang terkait. Secara spesifik penilaian ini bertujuan untuk mendorong akuntabilitas dan sinergisitas dalam pengelolaan KPH baik dari tahap perencanaan, pembangunan sampai pada tahap operasionalisasi. Penilaian yang dilaksanakan menggunakan buku Panduan Penilaian Kinerja Pembangunan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH versi 2.0 yang memuat 9 kriteria, 28 indikator, dan 62 elemen kualitas yang menjelaskan factor penting dalam pengelolaan hutan.
 

Papua sendiri kami pilih karena benteng terakhir hutan alam di Indonesia, setelah di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera hutan alam hampir habis digerogoti izin berbasis hutan dan lahan. Berdasarkan data Forest Watch Indonesia sampai tahun 2017, Provinsi Papua memiliki tutupan hutan sekitar 78 persen dari luas total 31 juta hektare luas daratannya. Sayangnya, nilai deforestasinya pun tinggi sekitar 512 ribu hektare selama periode 2013 sampai 2017 atau setara 9.860 stadiun Papua Bangkit hilangnya tutupan hutan alam pertahunnya di Provinsi Papua, tutur Anggi Putra Prayoga.
 

Staf Bagian Hukum Yayasan KIPRa Andi Astriyaamiati Al menambahkan, Provinsi Papua memiliki pekerjaan rumah soal pembangunan KPH untuk mengimplementasikan kehadiran negara di tingkat tapak dalam hal pengelolaan hutan, semenjak keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 481/Menhut-II/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Penetapan 56 Wilayah KPHP dan KPHL di Provinsi Papua dengan luas lebih kurang 18.180.201 hektare, sayangnya hanya 14 KPH yang telah definitif terbentuk melalui
 

Peraturan Gubernur Papua No. 31 Tahun 2017. Sementara itu hanya 6 kelembagaan KPH saja yang telah dilengkapi dengan panduan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang. KPH tidak bisa bekerja tanpa adanya RPHJP, maka artinya tidak ada pengelolaan hutan di tingkat tapak selama itu.
 

Andi Chairil Ichsan Dosen Universitas Mataram menambahkan, terdapat 4 kunci keberhasilan pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh KPH, 1) Terinternalisasinya KPH kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua dan kebijakan daerah; 2) Adanya penguasaan pengetahuan para aktor yang benar terhadap konsep pengelolaan hutan oleh KPH; 3) Dukungan mitra pengelolaan yang membangun; 4) Kondisi social politik meliputi leadership yang visioner dan relasi pemerintahan yang baik. Anggaran sdm dan infrastruktur.
 

Namun KPHP Keerom masih memiliki beban masa lalu, seperti halnya yang terjadi pada KPH-KPH lain di Indonesia. KPH berdiri pada kondisi yang tidak ideal dimana masih dibebani oleh beberapa hal yang perlu dituntaskan sebagai prasyarat operasionalnya KPH, salah satunya soal kemantapan kawasan. Proses tata batas belum berjalan secara efektif dan efisien dan itu merupakan hutang masa lalu negara. Di sisi lain dukungan infrastrukur dan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada KPH dinilai belum memenuhi kebutuhan minimal operasional KPH di tingkat tapak, tutup Andi.